Oplus_0
Kab.Bandung ||
Infoaktualglobal.com
“Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merekapitulasi celah praktik korupsi di lingkungan sekolah.
” Diketahui, anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi sasaran empuk untuk bancakan oknum kepala Sekolah, guru maupun Pengawasnya.
“Banyak ditemukan fenomena penyelewengan dana sekolah. Koordinator JPPI Ubaid Matraji mengungkapkan bahwa setiap tahun, jumlah kasus tersebut tidak pernah turun dan selalu ada laporan.
“Bukan karakter peserta didik yang perlu dibenahi, tapi gurunya yang bermasalah. Selama tahun yang lalu saja rekornya itu dana BOS ada 51 kasus,” papar Ubaid dalam konferensi pers waktu itu di Jakarta.
“Adapun kasus penyelewengan dana BOS kerap melibatkan oknum petinggi di sekolah ,Seperti kepala sekolah, bendahara sekolah dan sejajarnya, Menurut Ubaid.
“Dalam konteks dana BOS menjadi sektor empuk untuk dana bancakan, seperti mark up dalam PBJ. Lalu, laporan fiktif, keperluan pribadi, setor uang administrasi, mark up jumlah siswa, serta kesepakatan gelap berjamaah.
“Dalam paparan yang disampaikan ubaid matraji , diduga bisa terjadi di Sekolah Dasar Negeri di kec.Banjaran Kab.Bandung ” karena menurut informasi yang disampaikan salah satu pemerhati pendidikan Ft (45) menjelaskan dalam menjalan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar Negeri di Kec.Banjaran diduga banyak indikasi korupsi berjamaah dalam pengalokasian Dana Bos yang diduga bersifat pungutan contineu yang tidak relevan oleh kepala sekolah.
“Dalam wawancara tertulis sudah dikirimkan infoaktualglobal.com ke beberapa sekolah yang diantaranya , SDN Sindang Panon , SDN Kiangroke 01 & 02 , SDN Kamasan 02 ,SDN Cihamerang ,SDN Ciapus 01, SDN Samoja, SDN Purwawinaya, SDN Sirnagalih, SDN Jati, SDN Banjaran 01 & 02 ,namun sampai berita dinaikkan ” belum ada sekolah yang mengindahkan jawaban konfirmasi tertulisnya untuk penyeimbang.
Ida S.Pd
