Minimalisir Kerawanan Pilkada 2024 FGD Mitigasi Resiko Digelar

infoaktualglobal. com-MAJALENGKA

“Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka menggelar Focus Group Discussion (FGD) Mitigasi Resiko Pilkada Tahun 2024 dengan menghadirkan Forkopimda, Perwakilan OPD terkait, PPK, Organisasi Wartawan, Ormas dan undangan lainnya yang dibuka secara langsung oleh Kepala Bakesbangpol Kabupaten Majalengka Heri Rahyubi di Balroom Hotel Fitra Majalengka, Jumat (23/08/24).

“Ketua KPU Kabupaten Majalengka Teguh Fajar Putra Utama melalui Kepala Divisi Hukum Dan Pengawasan Nia Nazmiatun mengatakan bahwa kegiatan FGD ini dilaksanakan untuk memitigasi setiap resiko dalam tahapan yang akan berlangsung maupun yang sedang berlangsung demi terselenggaranya Pilkada yang aman, damai dan lancar.

BACA JUGA  Ketua DWP Kabupaten Bengkalis Kunjungi Posyandu Desa Pedekik dan Silaturahmi ke Kediaman Anak Asuh Stunting

“Mitigasi resiko kerawanan Pilkada juga akan memastikan bahwa setiap tahapan sesuai dengan regulasi Undang Undang dan meminimalisir dampak resiko yang akan dihadapi karena sebentar lagi pada tanggal 27-29 Agustus pendaftaran bakal calon bupati/wakil bupati Majalengka, ” tutur Nia.

Sementara itu Kepala Bakesbangpol Kabupaten Majalengka Heri Rahyubi mengatakan bahwa tahapan demi tahapan menuju Pemungutan suara telah dilaksanakan. Bagaimana resiko kerawanan ini bisa diselesaikan dengan baik, bagiamana permasalahan bisa muncul dan kuat atasi agar Majalengka tetap kondusif.

BACA JUGA  Penjual Obat Jenis Tramadol Dan Exsimer Sangat meresahkan warga Berkedok Toko Kosmetik Di Kp Pasir Ranji Desa Pasir Ranji Jawa Barat

“Pada tahun 2019 tingkat kerawanan di Kabupaten Majalengka ada di angka 3 besar di Jawa Barat dan pada Pemilihan Presiden kemarin Kabupaten Majalengka ada di 5 besar teraman di Jawa Barat, ” paparnya.

Ditambahkannya, saran dari pemerintah adalah semua pelaksana Pilkada, KPU dan jajaran melaksanakan tupoksi secara transparan, tidak ada yang ditutup tutupi. Dan yang kedua memberikan pelatihan untuk para petugas agar bisa melaksanakan dengan baik, jujur dan adil, tidak terkontaminasi dengan apapun. Bagaimana mekanisme pengawasan harus sangat ketat agar tidak terjadi kecurangan. Kemudian Integritas harus terjaga dan ASN harus netral. (eka)

Related posts
Tutup
Tutup